#
Logo Pengadilan Agama Pariaman

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Kampung Baru Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514. Telephone:0751-91900, Fax:0751-91405

Email : pa.pariaman@pta-padang.go.id

SIPPPustaka OnlineJDIHSIWAS


Pemeriksaan BPK-RI di PA Pariaman Kelas IB

 

Pariaman | Senin, 11 Desember 2017 | www.pa-pariaman.go.id


Pariaman | www.pa-pariaman.go.id

Senin, 11 Desember 2017

 

Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB kembali mendapat kunjungan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) setelah sebelumnya pada tahun 2014 juga di Periksa BPK-RI. Kali ini pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan uji petik pemeriksaan interim atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI TA 2016. Tim yang melakukan pemeriksaan tiba di Pengadilan Agama Pariaman Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, kedatangan Tim BPK-RI lebih cepat dari jadwal semula yang dijadwalkan pada tanggal 13 s.d 19 Desember 2017, namun karena sesuatu dan lain hal maka pemeriksaan dipercepat menjadi mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017.

Tim pemeriksa BPK-RI yang datang di Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan Surat Tugas Nomor 225/ST/V/l 1/2017, tanggal 9 November 2017, Tim terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh Pengendali Teknis Bp. Tumpal Parluhutan, Dadang Sukma (Ketua Tim), Bayu Anggoro (Ketua Sub Tim), Indriani (Anggota), Muhammad Rofi Noer (Anggota) dan Dony Dwi Laksono Hadiputro (Anggota).

Tim Pemeriksa BPK-RI disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Hj. Helmi Yunettri, SH. MH., Wakil Ketua Drs. Syarkasyi, MH, Panitera Drs. Syaiful Ashar, SH, dan Sekretaris Icang Wahyudin, S.Ag., S.H. Dalam sambutannya Ketua menyambut baik Pemeriksaan BPK-RI karena dengan pemeriksaan tersebut akan diketahui kelemahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran. Kelemahan dan kekeliruan akan diperbaiki sesuai rekomendasi dari BPK-RI sehingga kedepan pelaksanaan anggaran akan lebih baik dan akuntabel. Pengendali Teknis BPK-RI Bapak Tumpal Parluhutan mengatakan bahwa Pemeriksaan BPK selama ini terkesan menakutkan, namun sebenarnya tidak, BPK hanya melakukan audit biasa sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) yang akan berguna bagi satker pada masa yang akan datang agar pengelolaan anggaran menjadi lebih baik sesuai dengan aturan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan (audit) Tim BPK-RI melakukukan audit atas semua bagian pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan persediaan, aset tetap, ATB, Belanja gaji, uang makan, tunjangan kinerja, PNBP dan piutang, keuangan perkara, pengembalian sisa panjar, biaya perkara (radius) dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan berupa rekomendasi akan disampaikan setelah dianggap cukup dan selesai melakukan audit. Rekomendasi tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti, jangan menunggu waktu lama karena akan berpengaruh terhadap kinerja, demikian ungkap Bapak Tumpal Parluhutan mengakhiri pengantarnya.

 [Icang Wahyudin (6) Fordilag PA Pariaman / PTA Padang]

 

[ 006 2017 PA.Prm.]

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Pariaman dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi valid

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas