Menindaklanjuti surat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 43/LK/MA/04/2022 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan tanggal 14 April 2022 dan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan BPK tanggal 18 April  2022 hal pertemuan membahas permasalahan  atas perolehan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban barang/jasa dari bank mitra serta pengendaliannya, untuk disampaikan bahwa satuan kerja yang melakukan kerja sama dengan bank mitra apabila mengajukan manfaat dari hasil kerja sama berupa barang/jasa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Informasi lebih detail, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)